Berlakunya Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden, dan Keberlakuan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945
DOI:
https://doi.org/10.59944/amorti.v4i4.2234Keywords:
Legislative Authority, House of Representatives (DPR), President, Enactment of Laws, Article 20 of the 1945 ConstitutionAbstract
Kekuasaan pembentuk Undang-Undang merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-Undang harus atas persetujuan Bersama dengan presiden sembagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas bersama-sama dengan Presiden yang kemudian presiden juga memiliki kewenangan dalam pengesahan Undang-Undang. Ada hal yang menarik yaitu Undang-Undang tetap bisa berlaku walaupun presiden tidak mengesahkan dengan memberikan tanda tangan
References
Anisa Allayda Zahwa, Lamiya Dion Pranata, Muhammad Hilal Taufiqurrahman. 2026,. Kewenangan Dan Dpr Masa Kini Antara Teori Dan Fakta. Jurnal Media Akademik.
Christine S.T. Kansil, Calinka Princess Belinda Laapen. 2024. Kewenangan Dpr Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Uu Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol 4 No 2. Hal : 65.
Muhammad Fadli. 2018. Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15 No 1. Hal : 51.
Dermina Dalimunthe. 2018. Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Al-Maqasid Vol 4 No 2. Hal : 60
Mahfud MD. Moh, Politik Hukum Di Indonesia, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2022). Lampiran I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2022, Nomor. 43. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801
