Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Sistem Peradilan Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pidana

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa merupakan indikator penting bagi tegaknya supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta menilai efektivitas peran sistem peradilan pidana dalam menjamin perlindungan tersebut selama proses persidangan berlangsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah merumuskan jaminan normatif yang komprehensif, meliputi asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan larangan penyiksaan terhadap tersangka maupun terdakwa. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, serta dominasi paradigma positivistik dalam pengambilan putusan hakim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem bantuan hukum, pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum, dan transformasi paradigma peradilan menuju keadilan substantif agar perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dapat terwujud secara nyata, tidak sekadar tertuang dalam rumusan normatif semata.